Ironi Delik Penistaan Agama Bagian 4

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegakkan prinsip kebebasan beragama ini melalui Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik. Dalam kovenan tersebut, hak menyatakan pendapat—termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, serta memberikan informasi dan pemikiran apa pun—diberi ruang seluas-luasnya tanpa campur tangan negara. Sebagai negara yang ikut meratifkasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak ada alasan untuk memberlakukan pasal-pasal tersebut dalam sistem hukum kita.

Sebagai negara demokrasi, kita wajib menjunjung tinggi hakhak sipil, termasuk kebebasan melontarkan kritik dan pendapat mengenai agama apa pun. Justru seharusnya yang ditindak adalah segala perbuatan anarkistis yang disulut hasutan kebencian, kendati atas nama agama. Pemikiran dan pandangan berbeda tentang agama bukanlah perbuatan melawan hukum. Delik pencemaran dan penistaan agama ini mesti segera dihapus.

Ironi Delik Penistaan Agama Bagian 3

Pasal pencemaran dan penistaan ternyata mendorong kelompok agama saling mencari kesalahan pihak lain menggunakan tangan negara. Delik penistaan ini punya sejarah panjang dan kelam. Pasal-pasal pidana yang multitafsir ini lalu merembet ke Tanah Air di era Orde Lama pada 1965, sebagai godam untuk penganut agama minoritas dan dimanipulasi demi kepentingan politik. Selain mengancam kebebasan berpendapat, pasal ini sering dipakai untuk menegakkan fanatisme atas agama mainstream.

Padahal komunitas internasional mulai menghapus ketentuan itu. Menurut riset Pew Research Center pada 2014, hingga dua tahun lalu negara di dunia yang masih menerapkan undang-undang penistaan terhadap agama (blasphemy) hanya tinggal sekitar 26 persen. Kebanyakan negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di kedua wilayah tersebut setidaknya 18 dari 20 negara menggunakan undang-undang anti-penghinaan agama.

Ironi Delik Penistaan Agama bagian 2

Entah kelak siapa lagi yang terganggu lantaran ”merasa” agamanya dinista. Seperti Rizieq, Ahok didakwa melanggar Pasal 156 dan 156-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran dan penghinaan. Keduanya merupakan pasal karet yang sejak dulu selalu dijadikan alat bagi pihak yang lebih kuat untuk menekan yang lemah. Karena itulah segenap umat beragama sebaiknya menahan diri dan tidak menggunakannya untuk alasan apa pun.

Polisi seyogianya tidak meneruskan kasus Rizieq dan pengadilan membebaskan Ahok. Delik ini jangan dilestarikan. Siklus kebencian ini harus dihentikan. Cara terbaik, tentu saja, menghapus pasal-pasal tersebut dari KUHP. Di sini kita mengharapkan peran negara, yang diwakili oleh pemerintah dan DPR. Diperlukan keberanian mengakui bahwa aturan yang konon untuk melindungi umat beragama itu kini malah menjadi pemecah belah.

Ironi Delik Penistaan Agama

Saatnya pasal ini dicabut dari sistem hukum kita. Berisiko memperuncing gesekan antar-umat beragama. Polisi bisa saja menetapkan Rizieq Syihab sebagai tersangka kasus penistaan agama. Rekaman pidatonya yang menghina kepercayaan umat Kristiani, bahwa Yesus lahir dari rahim seorang wanita tak bernoda, beredar di media sosial. Bukti tersebut bisa mudah didapat. Tapi mengkriminalkan seseorang dengan tudingan pencemaran agama sungguh absurd dan pelik. Juga berisiko menghadap-hadapkan pemeluk agama yang berbeda.

Tabiat saling lapor penistaan agama bisa memperuncing gesekan antar-umat. Kali ini Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam itu atas tuduhan menista Katolik dalam tausiahnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Natal lalu. Sebelumnya, kelompok Islam, termasuk Rizieq dan FPI, menuding Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama menghina Islam ketika berpidato di Kepulauan Seribu, akhir September lalu.

Oppo Store 2.0 Hadir di Gandaria City

Untuk lebih memberikan pengalaman terbaik bagi konsumennya, Oppo telah meresmikan Store 2.0 pada Sabtu (20/09) kemarin. Bertempat di lantai 2 Gandaria City, Jakarta Selatan, pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai produk milik Oppo secara mendalam sebelum menentukan pilihan gadget Oppo yang diinginkan.

Baca juga : Net89

Dengan hadirnya Store 2.0, konsumen diharapkan bisa mendapatkan pengalaman langsung untuk mencoba berbagai kecanggihan teknologi yang ditawarkan. “Store 2.0 adalah bagian strategi penjualan dari Oppo yang disebut sebagai O-2-O (Online to Offline). Kami tidak saja hadir pada online store, akan tetapi kami juga memberikan pengalaman nyata bagi masyarakat yang ingin merasakan secara langsung produk dari kami, “ ujar Ivan Lau, Brand Director Oppo Indonesia.

Dalam peresmian tersebut hadir pula Jet Lee, CEO Oppo Indonesia juga Deddy Corbuzier yang diundang sebagai salah satu Ofans (fans dari Oppo). Deddy menuturkan dengan hadirnya Oppo Store 2.0 akan lebih memudahkan konsumen untuk mendapatkan layanan. “Store 2.0 ini mempermudah saya dan Ofans lainnya untuk mendapatkan layanan ataupun mencoba produk Oppo lainnya,” ujar Deddy.

Oppo Store 2.0 ini memilii tiga pembagian ruangan sesuai dengan layanan yang ditawarkan. Terdapat Experience Area, yang berfungsi untuk mengenalkan konsumen pada berbagai keunggulan dan fi tur smartphone OPPO melalui demo unit yang tersedia. Ada pula service area yang merupakan ruangan yang lebih memokuskan kepada pelayanan terhadap konsumen.

Di sini pihak Oppo akan membuka layanan untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah yang ditemui dari smartphone miliknya. Sedangkan terakhir adalah rest area sebagai tempat tunggu, sekaligus mengajak konsumen untuk dapat mencoba berbagai inovasi mengenai produk terbaru dari Oppo.

Intan Selain itu banyak fasilitas lain yang bisa dipatkan di Oppo Store 2.0, seperti layanan cicilan 0% bagi pembeli dan juga berbagai bonus untuk pembelian setiap produk dari Oppo. Kedepannya Oppo berharap bisa membuka beberapa gerai modern lagi di berbagai mall di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Pilihan Taksi Aman Lewat Aplikasi Smarthphone

sat-jakarta.com – Pemesanan taksi lewat aplikasi smartphone diramaikan dengan hadirnya Uber. Untuk menyosialisasikan aplikasi transportasi yang telah populer di sejumlah negara Eropa ini, Mike Brown, Uber General Manager Southeast Asia, dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu menjelaskan tentang standar keamanan yang dibangun Uber untuk keselamatan para penumpangnya, terutama perempuan. “Kami menyediakan beberapa fitur keselamatan untuk para pengguna. Salah satunya adalah tiap tiap pengemudi yang ada didalam sistem kami sudah melewati pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh,” ujarnya.

Baca juga : untuk membantu anak dalam ujian masuk universitas luar negeri berikut rekomendasi kursus IELTS terbaik di Jakarta

Uber bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberi kepastian dari para pengemudi tidak mempunyai catatan sejarah kriminal. Jadi tak sekadar memiliki data SIM dan KTP, Uber juga memeriksa latar belakang semua pengemudi dan melakukan wawancara serta pelatihan. Itu pun, setelah bergabung, saat pengemudi tak memenuhi standar Uber (yang dinilai berdasarkan sistem rating dari pelanggan) maka mereka akan dihapus dari sistem dan meminta mitra (operator taksi) untuk mengganti dengan pengemudi yang berbeda.

Selain proses rekrutmen pengemudi yang ketat, sistem keselamatan yang lain untuk pengemudi dan penggunanya adalah sistem cash-less (tidak ada transaksi pembayaran tunai di dalam kendaraan), sistem pelacak di setiap kendaraan, hingga pemberitahuan ETA (Estimated Time of Arrival/waktu kedatangan) yang bisa disharing ke keluarga dan teman dekat. Pada sistem yang terakhir ini, saat penumpang merasa khawatir dengan armada yang mereka tumpangi, penumpang hanya perlu klik tombol “Share My ETA” lalu memilih teman mana untuk tempat berbagi informasi tentang keberadaan mereka.

Dari sini teman tersebut akan menerima pesan teks yang mencantumkan nama penumpang, nama pengemudi, pelat nomor pengemudi, nomor telepon, dan link ke Google Maps untuk mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. “Kami selalu tahu siapa pengendara dan penumpang. Jadi, jika terjadi suatu masalah dalam kondisi tertentu, kami dapat untuk melakukan pelacakan dengan GPS. Kita mempunyai semua informasi mengenai perjalanan tersebut,” lanjut Mike.

Sup Kacang Merah Untuk 4 porsi ala Catering Pernikahan Jakarta

Craftoflove.id – Sup Kacang Merah Untuk 4 porsi ala Catering Pernikahan Jakarta

Bahan: 2 btg serai, ambil putihnya, memarkan 8 lbr daun jeruk, buang tulang daun 1.000 ml kaldu ayam 2 sdm bawang merah goreng, remahkan 2 bh wortel, iris miring 100 gr kacang merah segar 50 gr buncis, potong-potong 50 gr jagung manis pipil 100 gr jamur merang, bagi 2 1 sdt kecap ikan 3 sdt garam 1/8 sdt merica bubuk 2 sdt gula pasir 1 btg daun bawang potong 1 cm 1 bh tomat, potong-potong 1 sdm air jeruk nipis 1 sdm minyak, untuk menumis

Baca juga : rebornmind.org

Bumbu Halus: 3 bh cabai merah keriting 5 siung bawang putih 2 bh cabai rawit merah

Baca juga : revogayahidup.com

Cara Membuat: 1. Tumis bumbu halus, daun jeruk, serta serai sampai harum. 2. Tambahkan kaldu ayam. Masak hingga mendidih. Masukkan bawang merah goreng, wortel, dan kacang merah. Aduk rata. Masak wortel sampai setengah matang. 3. Masukkan buncis, jagung manis, dan jamur. Aduk rata. 4. Tambahkan kecap ikan, merica bubuk, gula pasir, serta garam. Aduk rata. Masak sampai sayuran matang. 5. Masukkan daun bawang, tomat dan air jeruk nipis menjelang diangkat. Sajikan dengan ditabur bawang putih goreng.

Tumis Tempe Kentang Untuk 5 porsi

Bahan: 350 gr tempe, potong korek api besar, goreng berkulit 200 gr kentang, dipotong korek api besar, goreng berkulit 3 siung bawang putih, cincang kasar 4 buah cabai keriting, cincang halus 1 sdm saus tiram 1 sdm saus sambal 1 1/2 sdm kecap manis 1/4 sdt garam 1/8 sdt merica bubuk 150 ml air 1 btg daun bawang, potong 1 cm 1 sdm minyak, untuk menumis

Cara Membuat: 1. Panaskan minyak. Tumis bawang putih dan cabai keriting sampai harum. Tambahkan tempe dan kentang. Aduk rata. 2. Masukkan saus tiram, kecap, merica, saus sambal, dan garam. Aduk rata. 3. Tuang air. Masak sampai matang. Masukkan daun bawang. Aduk rata.

 

Tumis Pokcoy Untuk 4 porsi

Bahan: 3 siung bawang putih, iris halus 1/2 bh bawang bombay, iris panjang 50 gr jamur tiram, iris panjang 250 gr pokcoy, potong-potong 1 bh cabai merah besar, iris serong 1 sdm saus tiram 3/4 sdt garam 1/4 sdt merica bubuk 1/2 sdt gula pasir 100 ml air 2 sdt tepung sagu, larutkan di dalam 2 sdt air 1/2 sdt minyak wijen 1 sdm minyak, untuk menumis

Baca juga : Catering Pernikahan Jakarta

Cara Membuat: 1. Panaskan minyak. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Tambahkan jamur tiram. Aduk sampai layu 2. Masukkan pokcoy. Aduk sampai setengah matang. Tambahkan merica bubuk, saus tiram, cabai merah, gula, dan garam. Dan Aduk rata 3. Tuang air. Didihkan. Tambahkan larutan tepung sagu. Aduk sampai meletup-letup. Tambahkan minyak wijen. Aduk rata. Sajikan.

Cah Selada Air Pedas Untuk 3 porsi

Bahan: 4 siung bawang putih, iris tipis 6 btr bawang merah, iris tipis 1 lbr daun salam 5 bh cabai rawit, iris serong 2 bh cabai merah besar, iris serong 1 sdt ebi, diseduh, memarkan, sangrai 2 ikat selada air, siangi 1 batang daun bawang, potong serong 50 ml air 3/4 sdt garam 1 sdt gula pasir 1/8 sdt merica bubuk 25 gr taoge, siangi 2 sendok makan minyak, untuk menumis

Cara Membuat: 1. Panaskan minyak. Tumis bawang merah, bawang putih, serta daun salam hingga harum. Tambahkan cabai rawit, cabai merah, dan ebi. Aduk sampai harum. 2. Masukkan merica bubuk, selada air, gula pasir, taoge, dan garam. Aduk rata. 3. Tuang air. Masak sampai matang. Masukkan daun bawang. Aduk rata.

Brambang Asem Untuk 3 porsi

Bahan: 2 ikat daun ubi, siangi, rebus 1/2 sdt garam 1.000 ml air 10 bh tahu pong kotak, goreng Bahan Sambal: 2 btr bawang merah 1 sdt asam jawa, larutkan di dalam 1 sdm air 4 bh cabai rawit merah 100 gr gula merah 1 sdt terasi, bakar

Cara Membuat: 1. Sambal, ulek bawang merah, cabai, dan terasi sampai halus. Tambahkan gula merah. Ulek rata. 2. Masukkan asam jawa dan air. Ulek rata. 3. Sajikan daun ubi bersama siraman sambal dan tahu.

Aguan Memikirkan Ingin Kontribusi Tambahan Yang Banyak

Aguan tak menjawab pertanyaan apakah ia telah memerintahkan Prasetyo agar kontribusi tambahan dibuat sekecil mungkin. Ia tak mau menjawab setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin pekan lalu. Aguan dicegah ke luar negeri untuk pemeriksaan Mohamad Sanusi, politikus Gerindra tersangka penerima suap reklamasi, dan Ariesman Widjaja, Direktur Utama Podomoro Land, yang memberinya sogokan.

l l l UPAYA menjegal kontribusi tambahan pengembang tak hanya dilakukan melalui NJOP. Suap kepada Sanusi diduga untuk menurunkan kontribusi dari 15 persen menjadi 5 persen. Dan Sanusi sesungguhnya bukan anggota Badan Legislasi sejak mula. Adik Taufik ini masuk Badan Legislasi pada 21 Oktober 2015, menjelang pembahasan rancangan peraturan daerah itu. Taufik, Ketua Gerindra Jakarta, beralasan memasukkan adiknya ke Badan Legislasi untuk penyegaran.

”Sanusi menggantikan orang separtainya yang cuti hamil,” kata Krishna Murthi, pengacaranya. Masalahnya, jabatan-jabatan di tempat lain tak diserahkan Sanusi kepada politikus lain. Karena itu, selain anggota Badan Legislasi, ia menjabat Ketua Komisi Pembangunan dan anggota Badan Anggaran. Sanusi orang yang cocok menjadi jembatan Dewan dengan pengembang dalam urusan reklamasi, selain Prasetyo Edi. Ia berkongsi dengan Podomoro mengelola pusat belanja Thamrin City. Sedangkan Prasetyo hingga kini masih bekerja di salah satu perusahaan Aguan, kendati mengaku tak ikut campur mengelola urusan teknis.

Dengan kedekatan itu, Prasetyo membawa pimpinan DPRD menemui Aguan di rumahnya di Pantai Indah Kapuk, awal Desember 2015. Prasetyo membawa serta Ketua Panitia Khusus Reklamasi Selamat Nurdin dari Partai Keadilan Sejahte ra dan Ongen Sangaji dari Hanura, selain Taufik dan Sanusi. Selamat Nurdin membenarkan adanya pertemuan itu, tapi menyangkal membicarakan reklamasi. ”Kami hanya makan siang dan berkenalan,” ujarnya.

Yang jelas, menurut Inggard Joshua dari NasDem, setelah kumpul-kumpul itu, beredar kabar ada suap Rp 5 miliar bagi anggota yang mendukung penurunan kontribusi. Itu baru suapnya. Ada pula iming-iming lain, seperti diskon bagi anggota Dewan jika membeli apartemen di pulau reklamasi, juga uang rapat agar pembahasan peraturan daerah itu mencapai kuorum. ”Saya ditawari Rp 100 juta oleh pimpinan,” kata Fajar Sidik dari Gerindra. Ada juga ongkos jalan-jalan ke luar negeri dan hadiah mobil Alphard.

Taufik salah satu yang disebut mendapat suap berupa sangu dan tiket berlibur ke Amerika Serikat dari Aguan. Ia menyangkalnya. ”Kalau ke sana, gue masih mampu,” ujarnya. Menurut Sanusi kepada penyidik KPK, perintah sogok itu datang langsung dari Aguan. Suatu kali pada Desember 2015, ia dipanggil Aguan ke kantornya di Harco Mangga Dua, Jakarta. Aguan meminta Sanusi berkoordinasi dengan anaknya, Richard Halim Kusuma. Seperti ayahnya, Richard dicegah bepergian ke luar negeri.

Setelah pertemuan di Harco itu, Sanusi menyampaikan keinginan Aguan kepada Sunny Tanuwidjaja, anggota staf khusus Gubernur Basuki. KPK telah menyadap percakapan mereka tentang kontribusi reklamasi. Perencanaan itu buyar begitu Sanusi ditangkap KPK pada awal Maret lalu. Menurut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Gamal Sinurat, siasat lain anggota Dewan adalah memindahkan kontribusi tambahan dari peraturan daerah ke peraturan gubernur.

Taufik orang yang disebut getol melobi opsi ini. Lobinya hampir berhasil ketika pemerintah sepakat mengatur kontribusi dalam peraturan gubernur pada hasil pembahasan Februari lalu. Taufik menilai kontribusi dalam rancangan peraturan daerah tak memiliki dasar hukum. Ia mengklaim bertemu dengan Gubernur Basuki membicarakan soal itu, dan setuju soal kontribusi dihilangkan dari peraturan daerah. ”Itu yang saya bilang dia menipu, fitnah,” ujar Basuki ketika dimintai konfirmasi.

Gagal mempengaruhi Basuki, Taufik mengontak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono. Heru termasuk pejabat yang dipercayai Basuki, sehingga ia diajak menjadi calon wakil gubernur dalam pemilihan tahun depan melalui jalur nonpartai. ”Dia orang dekat Gubernur,” kata Taufik. ”Setiap pejabat dekat dengan Ahok,” Heru menimpali.

Website : kota-bunga.net

TANGAN AGUAN MENGHADANG KONTRIBUSI TAMBAHAN

KONTRIBUSI tambahan menjadi momok para pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Setelah mereka setuju menghibahkan 35 persen lahan tiap pulau untuk ruang terbuka hijau serta 5 persen untuk fasilitas umum dan khusus, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih mewajibkan mereka menyetor 15 persen dikali nilai pajak dikali luas lahan yang bisa dijual. Nilai sebesar itu berupa pembuatan pelbagai fasilitas di daratan Jakarta, seperti proyek pencegahan banjir.

Jika mengacu pada perkiraan nilai pajak saat pulau mulai dijual, Rp 25 juta per meter persegi, pemerintah bakal mendapat Rp 48 triliun dari sepuluh perusahaan yang membangun 17 pulau. Pengembang tentu keberatan. Sugianto Kusuma salah satu yang getol berusaha memangkas kewajiban itu. Bos Agung Sedayu Group ini punya lima pulau seluas total 1.329 hektare, melalui PT Kapuk Naga Indah, sehingga akan paling besar membayar kontribusi.

Ia diduga memakai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyetop keinginan Gubernur Basuki itu. Salah satunya lewat nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditekan semurah mungkin. Usaha itu dicoba digolkan lewat Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ”Dia minta supaya NJOP antara Rp 3 juta dan Rp 10 juta saja,” kata Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra, pekan lalu. Taufik dihubungi Prasetyo pada awal Januari lalu.

Saat itu, DPRD sedang panaspanasnya membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Di dalamnya diatur soal kontribusi tambahan. Ketika itu, sebagai Ketua Badan Legislasi, Taufik hendak memanggil Dinas Pajak dan Badan Pertanahan Nasional untuk membicarakan NJOP. ”Kata dia, itu titipan Aguan,” ujar Taufik menyebut panggilan Sugianto Kusuma. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang mengkonfirmasi, lobi anggota Dewan sangat gencar agar NJOP pulau reklamasi ditetapkan sangat rendah.

Pemerintah ketika itu menyodorkan NJOP perkiraan Rp 18-22 juta per meter persegi berdasarkan nilai pajak daratan terdekat dari reklamasi, yakni Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Pembahasan soal itu alot benar. Taufik dan anggota Dewan ngotot NJOP maksimal hanya Rp 10 juta, sementara pemerintah juga berkeras mendasarkannya pada Pantai Indah Kapuk.

Gagal melunakkan Agus Bambang, Taufik mengontak Prasetyo dan melaporkan misi telah gagal. ”Tapi ini bukan untuk menurunkan kontribusi pengembang,” kata Taufik. Prasetyo membenarkan kabar bahwa ia menelepon Taufik meminta NJOP dibuat Rp 10 juta. Tapi ia menyangkal melobi Badan Legislasi atas perintah Aguan. ”Itu inisiatif saya,” ujarnya.

Namun, ketika ditanyai soal Aguan, Prasetyo menyebutkan, ”Ia bos saya, pengusaha yang sukses membangun Pantai Indah Kapuk.” Prasetyo beralasan, kontribusi tambahan yang ditetapkan Basuki terlalu besar dan akan menjadi beban pengembang. ”Gue enggak mau pemerintah nginjek pengembang, pengembang nginjek pemerintah.”