Ironi Delik Penistaan Agama Bagian 4

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegakkan prinsip kebebasan beragama ini melalui Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik. Dalam kovenan tersebut, hak menyatakan pendapat—termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, serta memberikan informasi dan pemikiran apa pun—diberi ruang seluas-luasnya tanpa campur tangan negara. Sebagai negara yang ikut meratifkasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak ada alasan untuk memberlakukan pasal-pasal tersebut dalam sistem hukum kita.

Sebagai negara demokrasi, kita wajib menjunjung tinggi hakhak sipil, termasuk kebebasan melontarkan kritik dan pendapat mengenai agama apa pun. Justru seharusnya yang ditindak adalah segala perbuatan anarkistis yang disulut hasutan kebencian, kendati atas nama agama. Pemikiran dan pandangan berbeda tentang agama bukanlah perbuatan melawan hukum. Delik pencemaran dan penistaan agama ini mesti segera dihapus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *