TANGAN AGUAN MENGHADANG KONTRIBUSI TAMBAHAN

TANGAN AGUAN MENGHADANG KONTRIBUSI TAMBAHAN

KONTRIBUSI tambahan menjadi momok para pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Setelah mereka setuju menghibahkan 35 persen lahan tiap pulau untuk ruang terbuka hijau serta 5 persen untuk fasilitas umum dan khusus, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama masih mewajibkan mereka menyetor 15 persen dikali nilai pajak dikali luas lahan yang bisa dijual. Nilai sebesar itu berupa pembuatan pelbagai fasilitas di daratan Jakarta, seperti proyek pencegahan banjir.

Jika mengacu pada perkiraan nilai pajak saat pulau mulai dijual, Rp 25 juta per meter persegi, pemerintah bakal mendapat Rp 48 triliun dari sepuluh perusahaan yang membangun 17 pulau. Pengembang tentu keberatan. Sugianto Kusuma salah satu yang getol berusaha memangkas kewajiban itu. Bos Agung Sedayu Group ini punya lima pulau seluas total 1.329 hektare, melalui PT Kapuk Naga Indah, sehingga akan paling besar membayar kontribusi.

Ia diduga memakai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyetop keinginan Gubernur Basuki itu. Salah satunya lewat nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditekan semurah mungkin. Usaha itu dicoba digolkan lewat Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ”Dia minta supaya NJOP antara Rp 3 juta dan Rp 10 juta saja,” kata Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra, pekan lalu. Taufik dihubungi Prasetyo pada awal Januari lalu.

Saat itu, DPRD sedang panaspanasnya membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Di dalamnya diatur soal kontribusi tambahan. Ketika itu, sebagai Ketua Badan Legislasi, Taufik hendak memanggil Dinas Pajak dan Badan Pertanahan Nasional untuk membicarakan NJOP. ”Kata dia, itu titipan Aguan,” ujar Taufik menyebut panggilan Sugianto Kusuma. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang mengkonfirmasi, lobi anggota Dewan sangat gencar agar NJOP pulau reklamasi ditetapkan sangat rendah.

Pemerintah ketika itu menyodorkan NJOP perkiraan Rp 18-22 juta per meter persegi berdasarkan nilai pajak daratan terdekat dari reklamasi, yakni Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Pembahasan soal itu alot benar. Taufik dan anggota Dewan ngotot NJOP maksimal hanya Rp 10 juta, sementara pemerintah juga berkeras mendasarkannya pada Pantai Indah Kapuk.

Gagal melunakkan Agus Bambang, Taufik mengontak Prasetyo dan melaporkan misi telah gagal. ”Tapi ini bukan untuk menurunkan kontribusi pengembang,” kata Taufik. Prasetyo membenarkan kabar bahwa ia menelepon Taufik meminta NJOP dibuat Rp 10 juta. Tapi ia menyangkal melobi Badan Legislasi atas perintah Aguan. ”Itu inisiatif saya,” ujarnya.

Namun, ketika ditanyai soal Aguan, Prasetyo menyebutkan, ”Ia bos saya, pengusaha yang sukses membangun Pantai Indah Kapuk.” Prasetyo beralasan, kontribusi tambahan yang ditetapkan Basuki terlalu besar dan akan menjadi beban pengembang. ”Gue enggak mau pemerintah nginjek pengembang, pengembang nginjek pemerintah.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *